INDOLIN.ID | JAKARTA — Kebijakan kenaikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta yang hanya diberikan kepada guru di bawah naungan Dinas Pendidikan menuai protes keras dari guru-guru Kementerian Agama (Kemenag).
Para guru Kemenag merasa kebijakan ini menunjukkan diskriminasi nyata dalam dunia pendidikan. Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) bahkan telah merencanakan aksi besar-besaran di Jakarta untuk menuntut keadilan.
Menurut Agus Mukhtar, Ketua Umum FGSNI, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memperlakukan guru secara setara. Guru Kemenag tidak menerima tambahan tunjangan tersebut karena data mereka belum diusulkan oleh pihak Kemenag.
"Ini tidak adil. Kami juga guru yang bekerja keras mendidik anak bangsa, tetapi hak kami seolah-olah tidak diakui," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Kekecewaan Guru Kemenag
Kebijakan ini makin terasa ironis karena guru swasta di bawah Kemenag, termasuk mereka yang telah melalui proses inpassing, hanya dijanjikan kenaikan bertahap berdasarkan golongan. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara FGSNI dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024.
Para guru Kemenag juga menghadapi kendala besar dalam mengakses jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ini seperti pukulan berlipat. PPPK sulit, kenaikan tunjangan tidak ada, dan kesejahteraan kami terus diabaikan," tambah Agus.
Rencana Aksi Besar-Besaran
Merasa diabaikan, FGSNI mengumumkan rencana aksi besar-besaran di Jakarta sebagai bentuk protes. Agus Mukhtar menyatakan, bahwa ribuan guru dari seluruh Indonesia siap turun ke jalan.
"Diskriminasi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan menggelar aksi besar agar pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan guru adalah tanggung jawab bersama, tanpa memandang instansi di mana mereka bekerja," tegas Agus.
Prabowo Dituding PHP
Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara puncak HGN 2024 menjadi sasaran kritik para guru Kemenag. Janji kenaikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta dianggap hanya angin surga karena tidak mencakup seluruh guru.
"Pak Presiden harus bertanggung jawab atas janji ini. Jangan hanya memikirkan satu sisi saja. Jika diskriminasi ini tidak segera diatasi, kami akan terus bergerak," ujar Agus dengan nada penuh kekecewaan.(Hir/R)
