INDOLIN.ID JAKARTA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-Nus), mempertanyakan kemana perginya dana sebesar Rp 7,6 Triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.
Menurut BEM-Nus hingga saat ini, harga minyak goreng yang ditemukan di pasaran masih melambung tinggi.
"Kami mengingatkan kepada Badan Pengelola dana perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung," kata Eko Pratama, koordinator pusat BEM Nus dalam keterangan persnya, Sabtu (12/2/2022).
Apalagi, lanjut Eko, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa (Ramadhan). Semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini.
Eko pun mempertanyakan sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan. Pemerintah pun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.
"Tampak sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan diluncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besar pun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan," ujarnya.
Oleh karena itu, Bem Nusantara di seluruh Indonesia akan konsisten lakukan survei pasar.
"Jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 triliun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix turun ke jalan, mungkin solusi yang dibutuhkan. Maka jangan salahkan jika kami mahasiswa akan turun bersama pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya," pungkas Eko. (***)
