INDOLIN.ID ■ Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) 102 orang Kepala Desa dan BPD asal Kabupaten Kepulauan Selayar di hotel Grand Asia Makassar pada akhir bulan Juli 2021 lalu, hingga saat ini masih menuai kecaman publik di Kepulauan Selayar.
Pasalnya, kegiatan ini dinilai telah mencederai pelaksanaan PPKM Level 4 yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menekan penyebaran covid-19.
Kegiatan Bimtek Dana Desa oleh Kades dan BPD asal Selayar di Makassar ini disebut-sebut menelan biaya ratusan juta rupiah yang dibebankan kepada 102 peserta Bimtek.
Informasi yang berhasil dikumpulkan, setiap peserta dipungut uang kegiatan sebesar 4,5 juta rupiah. Namun belum dapat dipastikan apakah uang peserta tersebut dibebankan ke dana desa masing-masing peserta atau pembiayaan pribadi.
Namun dari sejumlah Kades yang dimintai informasi menyebut kalau uang pembiayaan akan dianggarkan selanjutnya.
Terkait pembiayaan ini, Pewarta mencoba melakukan konfirmasi via pesan singkat kepada Kadis PMD Kepulauan Selayar, Irwan Baso, namun belum mendapat jawaban.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif yang dimintai konfirmasi terkait kegiatan ratusan pemerintah desa di Selayar juga belum bisa menjelaskan secara lengkap dengan alasan belum menerima laporan dari Kadis PMD, hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada Rabu (3/8) di pojok Humas Setda Selayar.
Sementara itu, dari hasil pengumpulan informasi terkait pelaksanaan Bimtek para Kades dan BPD asal Selayar ditengah PPKM Kota Makasar ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemerintahan Desa pemkab Kepulauan Selayar, yang disebut-sebut mewakili Bupati Kepulauan Selayar.
Sementara para pemateri diambil dari penegak hukum Kejaksaan Negeri Selayar dan pihak Kepolisian.
Sorotan tajam dari publik atas pelaksanaan Bimtek ini karena dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 yang menurut publik, ratusan juta rupiah pembiayaannya mending dimanfaatkan membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
Selain itu, publik juga menyoroti kegiatan ini, karena dilaksanakan ditengah Pemerintah Kota Makassar menerapkan PPKM level 4. Sementara di Selayar dan Makasar adalah zona merah.
Panitia, Ketua Apdesi dan Kadis PMD dalam sebuah pemberitaan di media menyebut bahwa pelaksanaan Bimtek ini telah dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
Sorotan publik paling keras juga terpantau di media sosial grup Selayar, yang pada intinya menyoroti asas manfaat, aliran dana ratusan juta dan pemateri.
Khusus aliran dana ratusan juta yang dikumpulkan dari peserta, publik mendesak untuk ditelusuri pihak berwajib. Dikemanakan pemanfaatannya dan siapa yang mengelola dan siapa yang menerimanya. (Andi).
