INDOLIN.ID ■ Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS 2021 masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini, menyusul terjadi perbedaan antara keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Perbedaan tersebut pada akhirnya menimbulkan petisi penolakan pencairan THR yang dikabarkan dibuat oleh ASN namun anonim.
Pemerintah ingin mencairkan THR secara penuh. Namun, Sri Mulyani mengumumkan pencairan THR PNS 2021 tidak penuh atau hanya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat tanpa tunjangan kinerja dan insentif lain.
Tak lama, beredar informasi mengenai pencairan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tidak tanggung-tanggung, pencairan dilakukan sebanyak empat kali sebelum diberikan THR.
Menanggapi hal ini melalui Youtube Rocky Gerung Official, Rocky menyampaikan pandangannya dalam tayangan berjudul “GARA-GARA THR ASN DIPOTONG, PRESIDEN RIBUT DENGAN MENKEU?”.
Rocky mengaku tak heran bila cara berpikir Sri Mulyani seperti itu karena sejak dulu ia sudah bertindak seperti itu.
“Itu pasti cara berpikir Sri Mulyani begitu tuh, kan dulu juga departemen keuangan diistimewakan di sisi penggajiannya karena dianggap harus bekerja keras dengan ketelitian segala macam, hal yang normal. Tapi yang jadi soal itu THR,” kata Rocky.
Masih menurut Rocky, pemberian THR itu harus sama dan tidak boleh ada yang dilebihkan karena semua kebutuhan pegawai ASN itu sama.
“Jadi sebetulnya kalau misalnya dikaitkan dengan pemberian THR lalu departemen keuangan memilih untuk mengunggulkan mereka, itu artinya pegawai departemen keuangan mau merayakan lebaran lebih lama dari ASN lain karena uang nya lebih banyak, kan bukan begitu kan,” ujarnya.
Namun terlepas dari itu, pemotongan atau penghematan yang dilakukan Sri Mulyani akhirnya menimbulkan kecurigaan.
“Kan tetep aja kebutuhannya sama itu, ini soalnya. Tapi lepas dari itu semua, penghematan itu akhirnya menimbulkan kecurigaan tuh,” tandasnya.
Diketahui banyak politikus Partai Golkar yang menyatakan adanya perbedaan antara Jokowi dan Sri Mulyani.
Menurut Rocky, Golkar mengisukan isu politiknya terlebih dahulu dibandingkan isu akutansinya.
“Karena, Golkar mungkin menilai bahwa ada yang gak bener di dalam cara pengelolaan keuangan soal THR ini, tapi karena gak punya akses untuk mempersoalkan akutansinya, maka langsung disambar pada isu yang lebih besar yaitu Presiden gak setuju,” terang Rocky.
“Jadi isu politiknya lebih dahulu diucapkan dari pada isu akutansinya tuh,” imbuhnya.
Namun kabar ini tak seiring dengan pernyataan Kantor Staf Presiden yang mengatakan bahwa Jokowi dan Sri Mulyani satu suara soal THR.
“Karena yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh saling tidak percaya di istana tuh. Nah KSP seolah-olah mau keluar sebagai penyelesai masalah, padahal KSP adalah bagian dari masalah itu sendiri, orang gak percaya apa yang diterangkan KSP,” kata Rocky.
